Rapat Audit Kasus Stunting

Berita Terkait

• Dinsosdaldukkb Tingkatkan Kesertaan KB Pasca Salin0
• Pelayanan Labelin Dilanmu di Butuh.0
• Pelayanan Labelin Dilanmu di Kutoarjo.0
• Pelayanan Labelin Dilanmu di Purwodadi.0
• Pelayanan Labelin Dilanmu di Kaligesing.0
• Pelayanan Labelin Dilanmu di Ngombol.0
• BRI Cabang Purworejo Menjadi BAAS.#Banyuurip0
• BRI Cabang Purworejo Menjadi BAAS.#Purwodadi0
• BRI Cabang Purworejo Bantu Atasi Risiko Stunting0
• Dinsosdaldukkb Purworejo Meriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan republik Indonesia ke-78 Tahun 2023#2.0

Berita Populer

• FDS MODUL PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK SESI 4 MEMBANTU SUKSES ANAK DI SEKOLAH
• Intensifikasi Program KB : Pertemuan Kelompok kerja (pokja) Kampung KB.
• Besarnya Peran Kader KB Dalam Mensukseskan Program Bangga Kencana.
• Intensifikasi Program KB : Penyuluhan Pasangan Usia Subur (PUS) Miskin Tingkat Kecamatan.
• Intensifikasi Program KB : Pembinaan Kader IMP
• Kabupaten Purworejo ikuti Duta Genre Tingkat Provinsi, BKKBN Berharap Pemenang Jadi Role Mode Remaja.
• Intensifikasi Program KB : Pembinaan Rutin PPKBD dan Sub PPKBD
• Mempertajam Peran Lini Lapangan
• Intensifikasi Program KB : Safari KB.
• Intensifikasi Program KB : Rapat Teknis Program KKBPK Tingkat Kecamatan

Dinas Sosial Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) kabupaten Purworejo mengadakan Audit Kasus Stunting Tahap 2 di wilayah kecamatan Bener tahun 2023. Bertempat di Balai Penyuluh  Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bener. Rabu, (30/8/2023).

Koordinator lapangan (korlap) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) kecamatan Bener, Hari Sugiarto dalam pengantar rapat menyampaikan “Rapat ini merupakan persiapaan apa saja yang perlu disiapkan. Kesemua ini agar dapat berjalan lancar sampai dengan bulan Desember”

Hadir dalam rapat ini Hanuke Ari RB kepala bidang Keluarga Berencana Dinsosdaldukkbp, Kasi Pembangunan kecamatan Bener, Kepala Puskesmas  Bener.Sudiarto.

Dalam rapat ini mengidentifikasi kebutuhan riil dilapangan. Dikaitkan dengan penggunaan Dana Desa. Menurut Dwi Janarko “kita menemukan kasus berisiko. Beresiko perlu penanganan khusus. Memaparkan skema yang harus dilakukan. Menyelesaikan permasalahan yang ada”.