Dinsosdaldukkb Ikuti Pembahasan DBHCT.

Berita Terkait

• Dinsosdaldukkb Ikuti Assessment Intergrasi.0
• Dinsosdaldukkb Ikuti Rakor Kearsipan0
• Dinsosdaldukkb Ikuti Refocussing DBHCT0
• Pemetaan Penyuluh Keluarga Berencana0
• Pencairan BLT BBM INFLASI, Bank Jateng0
• Penyaluran DBHCHT Thp 1 di Bank Jateng.0
• Peluncuran Bansos di PT.Pos Bener.0
• Peluncuran Bansos di PT.Pos Loano.0
• Peluncuran Bansos di PT.Pos Gebang.0
• Peluncuran Bansos di PT.Pos Kaligesing.0

Berita Populer

• FDS MODUL PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK SESI 4 MEMBANTU SUKSES ANAK DI SEKOLAH
• Besarnya Peran Kader KB Dalam Mensukseskan Program Bangga Kencana.
• Intensifikasi Program KB : Pertemuan Kelompok kerja (pokja) Kampung KB.
• Intensifikasi Program KB : Penyuluhan Pasangan Usia Subur (PUS) Miskin Tingkat Kecamatan.
• Intensifikasi Program KB : Pembinaan Kader IMP
• Sebuah Fenomena : Bayi Dibuang
• Intensifikasi Program KB : Pembinaan Rutin PPKBD dan Sub PPKBD
• Mempertajam Peran Lini Lapangan
• Kabupaten Purworejo ikuti Duta Genre Tingkat Provinsi, BKKBN Berharap Pemenang Jadi Role Mode Remaja.
• Intensifikasi Program KB : Safari KB.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) mengikuti rapat koordinas evaluasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2022 di Ruang rapat Asisten 2 Sekda Purworejo. Jam 09 - 13. Rabu,(7/12/2022).

Dinsosdaldukkb hadir diwakili Kepala Bidang Jaminan Sosial. Sarinah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sedangkan, Cukai Hasil Tembakau merupakan pungutan yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN.