Pencairan BLT BBM INFLASI, Bank Jateng

Berita Terkait

• Penyaluran DBHCHT Thp 1 di Bank Jateng.0
• Peluncuran Bansos di PT.Pos Bener.0
• Peluncuran Bansos di PT.Pos Loano.0
• Peluncuran Bansos di PT.Pos Gebang.0
• Peluncuran Bansos di PT.Pos Kaligesing.0
• Peluncuran Bansos di PT.Pos Bruno.0
• Peluncuran Bansos di PT.Pos Kemiri.0
• Peluncuran Bansos di PT.Pos Pituruh.0
• Peluncuran Bansos di PT.Pos Butuh.0
• Peluncuran Bansos di PT.Pos Grabag.0

Berita Populer

• FDS MODUL PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK SESI 4 MEMBANTU SUKSES ANAK DI SEKOLAH
• Intensifikasi Program KB : Pertemuan Kelompok kerja (pokja) Kampung KB.
• Besarnya Peran Kader KB Dalam Mensukseskan Program Bangga Kencana.
• Intensifikasi Program KB : Penyuluhan Pasangan Usia Subur (PUS) Miskin Tingkat Kecamatan.
• Intensifikasi Program KB : Pembinaan Kader IMP
• Kabupaten Purworejo ikuti Duta Genre Tingkat Provinsi, BKKBN Berharap Pemenang Jadi Role Mode Remaja.
• Intensifikasi Program KB : Pembinaan Rutin PPKBD dan Sub PPKBD
• Mempertajam Peran Lini Lapangan
• Intensifikasi Program KB : Safari KB.
• Intensifikasi Program KB : Rapat Teknis Program KKBPK Tingkat Kecamatan

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) setelah melakukan pembahasan baik di tingkat pemerintah kabupaten Purworejo dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Akhir dalam merealisakan pencairan Pencairan BLT BBM INFLASI, di Bank Jateng Rabu.(21/12/2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sedangkan, Cukai Hasil Tembakau merupakan pungutan yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN