Terima Hasil Review Inspektorat Daerah terhadap BAST Pengadaan IUD/Implant KIT DAK Bidang KB

Berita Terkait

• Purworejo Peduli Anak: Merawat Tumbuh Kembang, Menabur Kebaikan.0
• Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hadiri Pembukaan PORSENI IPeKB Provinsi Jawa Tengah Di Magelang0
• Apel Pagi Dinsosdaldukkb Purworejo: Sekdin Ajak Pegawai Perkuat Semangat Pancasila!0
• Dinsosdaldukkb Purworejo Matangkan Persiapan Agustusan dan Penyaluran Bansos 2025.0
• KUBE Purworejo 2025: Dinsosdaldukkb Percepat Pencairan Bantuan Sosial!0
• Dinsosdaldukkb Purworejo Ikuti Sosialisasi Kode Etik, Perkuat ASN Profesional dan Antikorupsi.0
• Dinsosdaldukkb Purworejo Ikut Bahas Regulasi Pengangkatan Anak di Jawa Tengah.0
• Wabup Purworejo Lepas Bantuan Pangan, Dinsosdaldukkb Pastikan Distribusi Tepat Sasaran.0
• Dinsosdaldukkb Purworejo Terus Tingkatkan Kemandirian KPM PKH di Loano.0
• Dinsosdaldukkb Purworejo Sigap Evaluasi Penanganan Bencana!0

Berita Populer

• FDS MODUL PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK SESI 4 MEMBANTU SUKSES ANAK DI SEKOLAH
• Besarnya Peran Kader KB Dalam Mensukseskan Program Bangga Kencana.
• Intensifikasi Program KB : Pertemuan Kelompok kerja (pokja) Kampung KB.
• Intensifikasi Program KB : Penyuluhan Pasangan Usia Subur (PUS) Miskin Tingkat Kecamatan.
• Intensifikasi Program KB : Pembinaan Kader IMP
• Kabupaten Purworejo ikuti Duta Genre Tingkat Provinsi, BKKBN Berharap Pemenang Jadi Role Mode Remaja.
• Intensifikasi Program KB : Pembinaan Rutin PPKBD dan Sub PPKBD
• Mempertajam Peran Lini Lapangan
• Intensifikasi Program KB : Safari KB.
• Intensifikasi Program KB : Rapat Teknis Program KKBPK Tingkat Kecamatan

Purworejo, Kamis, 24 Juli 2025 — Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSDALDUKKB) Kabupaten Purworejo menerima hasil review dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo terkait Berita Acara Serah Terima (BAST) pengadaan IUD/Implant KIT yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 pada Bidang Keluarga Berencana (KB).

Review ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik negara/daerah, serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas tata kelola program KB ke depan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud sinergi antara perangkat daerah dan aparat pengawas internal pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran.