RAKOR PERUBAHAN PEDOMAN MCSP KPK TAHUN 2025

Berita Terkait

• RAKOR PENCERMATAN RKA YANG BERSUMBER DARI DBH CHT TAHUN 20260
• KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI BANTUAN SOSIAL KAJEN0
• Penyaluran Bantuan Sosial Senilai Rp4,4 Miliar0
• Hadiri Kunjungan Tim BGN Provinsi Jawa Tengah dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan SPPG di Kabupaten Purworejo0
• Mengikuti Advokasi Wajib Belajar 13 Tahun dan Anak Tidak Sekolah (ATS)0
• Rakor dan Evaluasi Pokja Pemenuhan Alat Bantu Disabilitas (Inovasi PANUNTAS) Digelar di DINSOSDALDUKKB0
• Salurkan Alat Bantu bagi Disabilitas dari Dana CSR PPPK Tahun 20240

Berita Populer

• FDS MODUL PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK SESI 4 MEMBANTU SUKSES ANAK DI SEKOLAH
• Besarnya Peran Kader KB Dalam Mensukseskan Program Bangga Kencana.
• Intensifikasi Program KB : Pertemuan Kelompok kerja (pokja) Kampung KB.
• Intensifikasi Program KB : Penyuluhan Pasangan Usia Subur (PUS) Miskin Tingkat Kecamatan.
• Intensifikasi Program KB : Pembinaan Kader IMP
• Kabupaten Purworejo ikuti Duta Genre Tingkat Provinsi, BKKBN Berharap Pemenang Jadi Role Mode Remaja.
• Intensifikasi Program KB : Pembinaan Rutin PPKBD dan Sub PPKBD
• Mempertajam Peran Lini Lapangan
• Intensifikasi Program KB : Safari KB.
• Intensifikasi Program KB : Rapat Teknis Program KKBPK Tingkat Kecamatan

Purworejo, Senin 22 September 2025
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menghadiri Rapat Koordinasi Perubahan Pedoman Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Inspektorat Kabupaten Purworejo ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah terkait. Rapat membahas penyesuaian serta perubahan dalam pedoman MCP KPK, yang menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur, memantau, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di berbagai sektor.

Sebagai informasi, MCP KPK merupakan aplikasi monitoring pencegahan korupsi berbasis elektronik yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan upaya pencegahan korupsi melalui delapan area intervensi, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang/jasa, perizinan, pengawasan, manajemen ASN, tata kelola keuangan desa, hingga optimalisasi pajak daerah.

Dengan adanya perubahan pedoman MCP KPK tahun 2025, pemerintah daerah diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan bebas dari praktik korupsi.

Kehadiran Dinsosdaldukkb Purworejo melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam kegiatan ini menjadi wujud dukungan penuh terhadap upaya pencegahan korupsi, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.