- Desk Klasifikasi Belanja Jasa Tenaga Non ASN 2026 sebagai Upaya Penataan Perencanaan dan Penganggaran
- Launching Buku Sehat Sahabat Jiwa sebagai Penguatan Pendampingan Penyintas Disabilitas Mental
- DINSOSDALDUKKB Bergabung dalam Operasi SAR Laka Laut Pantai Jatimalang
- Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Rapat Persiapan Penyusunan RKPD dan Renja 2027
- Apresiasi Prestasi Keagamaan melalui Pemberangkatan Umroh Penerima Penghargaan di Kabupaten Purworejo
- Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 sebagai Wujud Komitmen Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang Inklusif
- Evaluasi Pelaksanaan BLT DBH CHT 2025 sebagai Upaya Penguatan Perlindungan Jaminan Sosial
- Evaluasi Pelaksanaan BLT DBH CHT 2025 sebagai Upaya Penguatan Perlindungan Jaminan Sosial
- Penguatan Komitmen Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Psikososial melalui Workshop UN CRPD
- DINSOSDALDUKKB Hadiri Rakor Pembahasan Progress Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi KPK RI
Protokol Kesehatan Pelayanan KB Kala Pandemi.
Menjaring 112 Akseptor.
Berita Terkait
- Dinsosdukkbpppa Kabupaten Purworejo Dalam Pencairan Bansos Program Sembako Terapkan Jarak Fisik0
- Dinsosdukkbpppa Kabupaten Purworejo Lakukan Akselerasi Penyaluran Bantuan Sosial Covid 19.0
- Dinsosdukkbpppa Kabupaten Purworejo Lakukan Akselerasi Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial Covid 19 kepada Warga Terdampak.0
- Dinsosdukkbpppa Kabupaten Purworejo Lakukan Akselerasi Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial Covid 19 kepada Warga Terdampak.0
- Dinsosdukkbpppa Kabupaten Purworejo Lakukan Akselerasi Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial Covid 19 kepada Warga Terdampak.0
- Kiat Jitu Dalam Menghadapi New Habbit di Tengah Pandemi”0
- Upaya Penyuluh KB Memutus Mata Rantai Transmisi Covid 19.0
- Edukasi Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan.0
- PKH Libatkan Lintas Sektor : Menyalurkan Bantuan sembako.0
- Kampung KB : Kampung Siaga Covid 19.0
Berita Populer
- FDS MODUL PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK SESI 4 MEMBANTU SUKSES ANAK DI SEKOLAH
- Besarnya Peran Kader KB Dalam Mensukseskan Program Bangga Kencana.
- Intensifikasi Program KB : Pertemuan Kelompok kerja (pokja) Kampung KB.
- Intensifikasi Program KB : Penyuluhan Pasangan Usia Subur (PUS) Miskin Tingkat Kecamatan.
- Intensifikasi Program KB : Pembinaan Kader IMP
- Intensifikasi Program KB : Pembinaan Rutin PPKBD dan Sub PPKBD
- Kabupaten Purworejo ikuti Duta Genre Tingkat Provinsi, BKKBN Berharap Pemenang Jadi Role Mode Remaja.
- Mempertajam Peran Lini Lapangan
- Sebuah Fenomena : Bayi Dibuang
- Intensifikasi Program KB : Safari KB.

Keterangan Gambar : Penerapan protokol kesehatan dalam pelayanan KB. kutoarjo. Rabu (5/8/20).
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdukkbpppa) Kabupaten Purworejo kembali menggelar kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Gratis. Rabu (5/8/2020). Bertempat di gedung pertemuan Bina Wanita Tama., kecamatan Kutoarjo.
Peran Bersama
Pelayanan KB kali ini melayani 112 akseptor dengan perincian, akseptor IUD 4 dan 103 akseptor implant. Pelayanan di lakukan oleh bidan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan didukung bidan Puskesmas Kemiri. Bidan PKB ini dengan latar belakang pendidikan kebidanan. Pelayanan KB gratis ini merupakan salah satu program di Dinsodukkbpppa. Dilakukan secara rutin terjadwal.
Walaupun gratis, untuk menjaring akseptor sejumlah 112 tentu bukan pekerjaan yang mudah. Dilakukan dengan perencanaan matang. Melalui serangkaian persiapan. (PKB) mensosialisasikan rencana pelayanan KB gratis ke PPKBD dan sub PPKBD se-kecamatan Kemiri. PPKBD dan Sub PPKBD membantu mensosialisasikan ke Pasangan Usia Subur (PUS). PPKBD dan Sub PPKBD merupakan ujung tombak program KB di desa.
Yamsiyah, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Kemiri mengatakan “Tujuan pelayanan KB gratis untuk meningkatkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)”. Dengan MKJP ini pertumbuhan penduduk dapat lebih di kendalikan.
Pertumbuhan penduduk yang pesat merupakan akibat dari kelahiran yang tinggi. Sebuah “Prima Causa”. Semua itu akan menjadi sumber utama kemiskinan dan juga bisa menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi. Dampak dari kondisi ini akan meningkatkan beban Pemerintah dalam penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti penyediaan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, transportasi dan lain sebagainya.








