Rakor Penempatan Penyuluh KB.

Berita Terkait

• Dinsosdaldukkb Cakupan Siga 100%0
• Bupati Purworejo Menyerahkan Alat bantu0
• Dinsosdaldukkb Berdayakan PKH.#Purwodadi0
• Pembaharuan Data PBI0
• Dinsosdaldukkb Lakukan Verval KPM0
• Dinsosdaldukkb Berdayakan PKH.#Kutoarjo0
• Rakor Salurkan Bansos.0
• Dinsosdaldukkb Berdayakan PKH.0
• Dinsosdaldukkb terus Pemutakhiran Data.0
• Menuju KPM Mandiri0

Berita Populer

• FDS MODUL PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK SESI 4 MEMBANTU SUKSES ANAK DI SEKOLAH
• Intensifikasi Program KB : Pertemuan Kelompok kerja (pokja) Kampung KB.
• Besarnya Peran Kader KB Dalam Mensukseskan Program Bangga Kencana.
• Intensifikasi Program KB : Penyuluhan Pasangan Usia Subur (PUS) Miskin Tingkat Kecamatan.
• Intensifikasi Program KB : Pembinaan Kader IMP
• Kabupaten Purworejo ikuti Duta Genre Tingkat Provinsi, BKKBN Berharap Pemenang Jadi Role Mode Remaja.
• Intensifikasi Program KB : Pembinaan Rutin PPKBD dan Sub PPKBD
• Mempertajam Peran Lini Lapangan
• Intensifikasi Program KB : Safari KB.
• Intensifikasi Program KB : Rapat Teknis Program KKBPK Tingkat Kecamatan

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) kabupaten Purworejo mengadakan Rapat Koordinasi Penempatan Penyuluh KB. Bertempat di Aula Dinsosdaldukkb. Kamis (11/1/2024).

Dipimpin oleh Sekretaris Dinsosdaldukkb, Widyowati . Hadir  Kepala bidang KB, Hanuke beserta sub kor-nya. Made Sri Wardani dan Erni Novi.Kepala Bidang Daldukks. Mika Kumayanti beserta sub kor-nya. Eko Yuli. Juga dari Umum dan kepegawaian.Fitri Yani.

Sekdin membuka dan memberikan pengantar berkaitan dengan agenda rakor.” Tempat tinggal Penyuluh KB perlu dipikirkan dengan tempat kerja. Artinya berkaitan dengan jarak.” Ungkap Widyowati. Hal ini berkaitan dengan pemetaan personil-personil Penyuluh KB di 16 balai Penyuluh KB.

Sekdin dalam pembukaan rapat koordinasi ini merujuk pada eraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana