Dinsosdaldukkb Lakukan Sosialisasi Aturan Dirjen Linjamsos

Berita Terkait

• Graduasi nya Suparmi0
• Dinsosdaldukkb Terus Upayakan Peningkatan Kemampuan Keluarga.0
• Rapat Koordinasi dan Pembinaan SDM PKH Kecamatan Bruno0
• Dinsosdalduk Sosialisasikan Bisnis Proses. 0
• Dinsosdaldukkb Adakan Rekonsiliasi0
• Dinsosdaldukkb Terus Upayakan Bansos Tepat Sasaran.0
• Kadinsosdaldukkb Dampingi Bupati Salurkan Bansos#20
• Kadinsosdaldukkb Narasumber di YAKKUM.0
• Kadinsosdaldukkb Dampingi Bupati Salurkan Bansos0
• Penandatangan Kontrak0

Berita Populer

• FDS MODUL PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK SESI 4 MEMBANTU SUKSES ANAK DI SEKOLAH
• Besarnya Peran Kader KB Dalam Mensukseskan Program Bangga Kencana.
• Intensifikasi Program KB : Pertemuan Kelompok kerja (pokja) Kampung KB.
• Intensifikasi Program KB : Penyuluhan Pasangan Usia Subur (PUS) Miskin Tingkat Kecamatan.
• Intensifikasi Program KB : Pembinaan Kader IMP
• Sebuah Fenomena : Bayi Dibuang
• Intensifikasi Program KB : Pembinaan Rutin PPKBD dan Sub PPKBD
• Mempertajam Peran Lini Lapangan
• Kabupaten Purworejo ikuti Duta Genre Tingkat Provinsi, BKKBN Berharap Pemenang Jadi Role Mode Remaja.
• Intensifikasi Program KB : Safari KB.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) kabupaten Purworejo mengadakan Sosialisasi atas terbitnya

Surat keputusan Direktur jendral perlindungan dan jaminan sosial (Diren Linjamsos) No 50/3/ BS.00.01/8/2023 tentang petunjuk teknis program keluarga harapan pada tahun 2023. Bertempat di kantor Program Keluarga Harapan. PKH. Senin (26/2/2024).

 setidaknya saat ini ada 8 kategori Keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang secara otomatis tidak lagi turun bantuanya pada tahap 3 tahun 2023 penerima bantuan sosial pkh ini dilakukan pengahapusan oleh sistem di kementrian sosial republik indonesia siapa saja yang masuk pada kelompok penerima bantuan pkh yang pada tahap 3 ini sudah tidal lagi keluar bantuanya berikut ini kriterianya :

1.      berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

2.      bersatatus sebagai Anggota TNI /POLRI

3.      berstatus sebagai pensiunan ASN atau TNI /POLRI yang menerima dana pensiun

4.      bersatus sebagai pendamping sosial

5.      berstatus sebagai guru tersertifikasi

6.      memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah

7.      terdaftar dalam data Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik CV dan direksi atau komanditer

8.      Memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten / kota

Berikut ini Penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) tahap 3 yang akan di hapus Oleh system Pemantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) tahap 3 sudah  mulai salur namun ada yang 8 kelompok yang tidak salur.

Menindaklanjuti dari surat keputusan tersebut, maka pendamping sosial Program Keluarga Harapan kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo senin 26 Februari 2024. Melakukan koordinasi dengan wilayah desa dampingan secara cluster, Cluster yang pertama mengahadirkan 8 desa dampingan yaitu 1. Karangmulyo, 2. Jenar Wetan, 3. Jenar Lor, 4. Jenar Kidul, 5 Pundensari, 6. Gesing, 7. Gedangan, 8 Geparang.

Dimana ke 8 desa dampingan ini adalah wilayah kerja dari pendamping PKH kecamatan Purwodadi, Fridi. Acara tersebut dihadiri oleh Puskesos desa. Adapun narasumber yang memberikan materi kegiatan sosialisasi tersebut adalah Juli Prabowo. Selaku Koordinator PKH 1 dan Hendrawan Prastanto, Koordinator PKH 2. Kedua nya menjelaskan secara detail regulasi PKH terbaru sekaligus bagai mana mekanisme pengusulan kembali melalui aplikasi. Sistem Informas Kesejahteraan Sosial Next Generation. SIK NG.